Cover2

Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan dan Badan Hukum Untuk KUB (Kelompok Usaha Bersama) Bidang Tangkap Dan Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan)

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Kelompok Usaha Bersama bidang Tangkap (KUB) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan dan Badan Hukum Untuk KUB (Kelompok Usaha Bersama) bidang tangkap dan Poklahsar (Kelompok Pengolah Dan Pemasar Hasil Perikanan) pada Selasa, 7 Mei 2024 bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo

Badan Hukum kelompok dapat memberikan kerangka kerja hukum yang memungkinkan kelompok bekerja bersama secara terorganisir. Ini mencakup perlindungan hukum terhadap aset dan kegiatan perkumpulan, sehingga tujuan kelompok bisa lebih mudah tercapai.

Narasumber kegiatan ini adalah Verry Verdiansyah,SPi (penyuluh perikanan mahir) dan Alfa Dwi Saturyono (staf notaris). Disampaikan oleh narasumber bahwa Pengembangan kelembagaan Pelaku utama adalah adalah upaya mewujudkan kelembagaan pelaku utama yang dinamis, dimana para pelaku utama mempunyai disiplin, tanggungjawab dan terampil dalam kerjasama mengelola kegiatan usahanya, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar dan bersifat komersial, kelompok pelaku utama dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk gabungan kelompok perikanan (Gapokkan), Asosiasi dan Korporasi.

Sedangkan Badan Hukum adalah status legal yang diberikan oleh negara berdasarkan Undang – Undang kepada rakyatnya yang bersekutu membentuk lembaga. Dasar hukum untuk ormas yang berbadan hukum

  1. UU no.17 th 2013 tentang ormas
  2. UU 23 th 2014
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014
  4. SE Permendagri No. 900/4627/SJ tanggal 18 Agustus 2015
  5. Permendagri No.52 th 2015
  6. Perwali Probolinggo no. 24  Th 2014
  7. Pergub Jatim no.  14 Th 2016

dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan KUB dan Poklahsar tersebut memiliki badan hukum yang jelas dan terdaftar di kemenkumham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *